Undang-Undang Cyber Crime

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik, atau bisa disebut Undang-Undang cyber crime, atau  undang-undang tentang kejahatan di  dunia maya. Dengan-undang ini, di  harapkan mampu membawa efek jera bagi  para pelakunya, karena Indonesia  selama ini di kenal sebagai salah  satu negara pembobol kartu kredit  terbesar di dunia serta tingkat  pembajakan software tertinggi. Selain  ancaman hukuman penjara,  undang-undang cyber crime juga mengenakan  sanksi denda dengan nominal  cukup tinggi. Berikut ini beberapa pasalnya:

 Pidana 1 tahun dan denda Rp 1 miliar

Pasal  26: Setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik  yang  memiliki muatan pornografi, pornoaksi, perjudian, dan atau tindak   kekerasan melalui komputer atau sistem elektronik.

Pidana empat tahun penjara dan denda Rp 1 miliar

Pasal  27 (1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses  komputer  dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk   memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam   komputer dan atau sistem elektronik.

Pidana enam bulan dan denda Rp 100 juta

Pasal  22: (1) Penyelenggara agen elektronik tertentu wajib  menyediakan fitur  pada agen elektronik yang dioperasikannya yang  memungkinkan penggunanya  melakukan perubahan informasi yang masih dalam  proses transaksi.

Pasal  25: Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang   menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas   persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh   peraturan perundang-undangan

Pidana enam bulan atau denda Rp 100 juta

Pasal  23 (2): Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana  dimaksud dalam  ayat (1) wajib didasarkan pada itikad baik, tidak  melanggar prinsip  persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar  hak orang lain.  (Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  hanya dapat dituntut  atas pengaduan dari orang yang terkena tindak  pidana)

Pidana delapan tahun penjara dan denda Rp 2 miliar

-  Pasal 27 (3): menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau  sistem  elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh,  mengubah,  merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional  atau hubungan  internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya  terhadap  Negara dan atau hubungan dengan subyek hukum internasional.

-  Pasal 28 (1): Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang secara  tanpa  hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode  atau  perintah, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi  negara  menjadi rusak.

- Pasal 30 ayat (1): Setiap orang dilarang  menggunakan dan atau  mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik  pemerintah yang  dilindungi secara tanpa hak.

- Pasal 30 ayat  (2): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau  mengakses tanpa hak atau  melampaui wewenangnya, komputer dan atau  sistem elektronik yang  dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan  komputer dan atau sistem  elektronik tersebut menjadi rusak.

- Pasal 30 ayat (3): Setiap  orang dilarang menggunakan dan atau  mengakses tanpa hak atau melampaui  wewenangnya, komputer dan atau  sistem elektronik yang dilindungi oleh  masyarakat, yang mengakibatkan  komputer dan atau sistem elektronik  tersebut menjadi rusak.

- Pasal 30 ayat (4): Setiap orang  dilarang mempengaruhi atau  mengakibatkan terganggunya komputer dan atau  sistem elektronik yang  digunakan oleh pemerintah.

- Pasal 33 ayat  (2): Setiap orang dilarang menyebarkan,  memperdagangkan, dan atau  memanfaatkan kode akses (password) atau  informasi yang serupa dengan hal  tersebut, yang dapat digunakan  menerobos komputer dan atau sistem  elektronik dengan tujuan  menyalahgunakan komputer dan atau sistem  elektronik yang digunakan atau  dilindungi oleh pemerintah.

-  Pasal 34: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan dalam rangka   hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem   elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah   yurisdiksi Indonesia.

Pidana 20 tahun dan denda Rp 10 miliar

Pasal  27 (2): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses  komputer  dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk   memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik   pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.

Pidana 10 tahun dan denda Rp 2 miliar

-  Pasal 31 (1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses   komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui   wewenangnya untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi   keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan,   penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data   laporan nasabahnya.

- Pasal 31 (2): Setiap orang dilarang  menggunakan dan atau mengakses  dengan cara apapun kartu kredit atau  kartu pembayaran milik orang lain  secara tanpa hak dalam transaksi  elektronik untuk memperoleh  keuntungan.

- Pasal 33 (1): Setiap  orang dilarang menyebarkan, memperdagangkan,  dan atau memanfaatkan kode  akses (password) atau informasi yang serupa  dengan hal tersebut, yang  dapat digunakan menerobos komputer dan atau  sistem elektronik dengan  tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat  mempengaruhi sistem  elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan atau  lembaga keuangan,  serta perniagaan di dalam dan luar negeri.

- Pasal 35: Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menggunakan teknologi informasi.